Tarif Mencekik RS Wangaya-Kapal
SEPERTI sudah janjian, RS Wangaya, Denpasar dan RS Kapal, Badung sama-sama bakal menaikkan tarif. Yakni mulai bulan Maret 2009 nanti. Meski besarannya berbeda, tapi tetap saja nilainya mencekik. RS Wangaya yang dikelola Pemkot Denpasar akan menaikkan tarifnya hingga 200 persen!. Sementara RS Kapal milik Pemkab Badung menaikkan tarif separuhnya (dari Wangaya), yakni ; 100 persen.
Usulan kenaikan itu untuk hampir seluruh kelas unit pelayanan. Celakanya, usulan itu telah disetujui Dewan Kota dan Badung. Manajemen kedua RS pelat merah itu beralasan sama soal kenaikan tersebut. Yakni akibat perubahan status. Dari yang sebelumnya Swakelola menjadi Badan Layan Umum Daerah (BUMD). Pihak RS Badung menaikkan separuh dari RS Wangaya karena baru akan menjadi BLUD. Seperti halnya RS Wangaya dan RS Tabanan.
Dirut RS Wangaya, I Gede Raka Widiana mengungkapkan, kenaikan dua kali lipat itu termasuk kecil. Lho koq? Pasalnya, walaupun naik, namun untuk tarif masing-masing kelas di RS yang terletak di Jalan Kartini itu Denpasar itu, pihak manajemen tetap mengucurkan subsidi.
Contohnya adalah untuk tarif layanan rawat inap di kelas III. Saat ini tarif perhari adalah Rp 11 ribu, maka dengan kenaikan 200 persen tersebut, tarif baru menjadi Rp 33 ribu. Ternyata, menurut Raka Widiana nilai itu masih separuh dari unit cost untuk layanan kelas III yang mencapai Rp 76 ribu. Nah, selisih dari nilai kenaikan itulah (sekitar Rp 43 ribu) yang disubsidi.
Tak pelak, kebijakan baru itu pun menuai protes. Jumat (30/1) lalu, Gedung DPRD Kota di jalan Melati, Denpasar didemo. Para pendemo yang menamakan diri Spartan (Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air), mempertanyakan sikap “tanpa perlawanan” dewan terhadap usulan kenaikan tarif tersebut.
Mereka tak sepakat kenaikan itu, membuat RS Wangaya seolah-seolah pabrik. Padahal pelayanan RS Wangaya dinilai masih belum optimal dan jauh dari kata memuaskan. Apalagi, harus dinaikkan dengan nilai yang gila-gilaan.
Apapun alasannya, kenaikan tarif di RS Wangaya maupun Kapal memang layak dikritisi. Sebab, harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik sangat tinggi. Apalagi, tiap tahun anggaran Kesehatan dari APBD selalu naik.
Jadi, tak ada alasan kalau tanpa kenaikan itu RS Wangaya akan kolaps. Karena, walaupun sudah menjadi BLUD, toh RS Wangaya akan tetap mendapat anggaran rutin dari ABPD Kota. Jadi, kalaupun naik, nilainya tak sampai harus berlipat-lipat.
Jangan jadikan unit cost sebagai alasan kenaikan tarif. Sebab, pelayanan kesehatan adalah salah satu tugas utama pemerintah. Ingat, perbaikan standar pelayanan RS bukan tergantung dinaikkannya tarif. Dan ingat pula, rakyat berhak mendapat pelayanan kesehatan yang terjangkau karena telah membayar pajak!.(*)
Usulan kenaikan itu untuk hampir seluruh kelas unit pelayanan. Celakanya, usulan itu telah disetujui Dewan Kota dan Badung. Manajemen kedua RS pelat merah itu beralasan sama soal kenaikan tersebut. Yakni akibat perubahan status. Dari yang sebelumnya Swakelola menjadi Badan Layan Umum Daerah (BUMD). Pihak RS Badung menaikkan separuh dari RS Wangaya karena baru akan menjadi BLUD. Seperti halnya RS Wangaya dan RS Tabanan.
Dirut RS Wangaya, I Gede Raka Widiana mengungkapkan, kenaikan dua kali lipat itu termasuk kecil. Lho koq? Pasalnya, walaupun naik, namun untuk tarif masing-masing kelas di RS yang terletak di Jalan Kartini itu Denpasar itu, pihak manajemen tetap mengucurkan subsidi.
Contohnya adalah untuk tarif layanan rawat inap di kelas III. Saat ini tarif perhari adalah Rp 11 ribu, maka dengan kenaikan 200 persen tersebut, tarif baru menjadi Rp 33 ribu. Ternyata, menurut Raka Widiana nilai itu masih separuh dari unit cost untuk layanan kelas III yang mencapai Rp 76 ribu. Nah, selisih dari nilai kenaikan itulah (sekitar Rp 43 ribu) yang disubsidi.
Tak pelak, kebijakan baru itu pun menuai protes. Jumat (30/1) lalu, Gedung DPRD Kota di jalan Melati, Denpasar didemo. Para pendemo yang menamakan diri Spartan (Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air), mempertanyakan sikap “tanpa perlawanan” dewan terhadap usulan kenaikan tarif tersebut.
Mereka tak sepakat kenaikan itu, membuat RS Wangaya seolah-seolah pabrik. Padahal pelayanan RS Wangaya dinilai masih belum optimal dan jauh dari kata memuaskan. Apalagi, harus dinaikkan dengan nilai yang gila-gilaan.
Apapun alasannya, kenaikan tarif di RS Wangaya maupun Kapal memang layak dikritisi. Sebab, harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik sangat tinggi. Apalagi, tiap tahun anggaran Kesehatan dari APBD selalu naik.
Jadi, tak ada alasan kalau tanpa kenaikan itu RS Wangaya akan kolaps. Karena, walaupun sudah menjadi BLUD, toh RS Wangaya akan tetap mendapat anggaran rutin dari ABPD Kota. Jadi, kalaupun naik, nilainya tak sampai harus berlipat-lipat.
Jangan jadikan unit cost sebagai alasan kenaikan tarif. Sebab, pelayanan kesehatan adalah salah satu tugas utama pemerintah. Ingat, perbaikan standar pelayanan RS bukan tergantung dinaikkannya tarif. Dan ingat pula, rakyat berhak mendapat pelayanan kesehatan yang terjangkau karena telah membayar pajak!.(*)
Komentar